Rahmat Wibowo sought Rp2–5 billion from Rahmat Fabhian Aminuddin over two 2023 posts

He published under "Professional Blacklist" a legal risk analysis of Rahmat Fabhian Aminuddin over a "Fake FOMO" label and a "mood gue hari ini" (my mood today) caption from October 2023, giving a 40% chance of a heavy verdict with Rp2–5 billion in damages and prison.

Original post ↗

Rahmat Wibowo sought Rp2–5 billion from Rahmat Fabhian Aminuddin over two 2023 posts

Commentary

What he posted

He published it on InfraLoka’s blog under “Professional Blacklist”, dated 26 September 2026, titled “Analisis Risiko Hukum & Prediksi Putusan — Study Case of Rahmat Fabhian Aminuddin” and marked “Mei 2026”. It accuses Fabhian of two acts in October 2023: labelling one of Rahmat’s LinkedIn posts “Fake FOMO” on a community platform, and sharing a screenshot of one of Rahmat’s restricted stories with the caption “mood gue hari ini” (my mood today). It gives “Berat (40%)” with “Ganti rugi besar (Rp2–5 miliar)” and “Pidana aktif (penjara 4 bulan – 2 tahun)”. It cites Rahmat’s own report of the story screenshot, made through his account @ratecard21, as direct proof of harm.

Context

Under the same date he published his somasi 044 threatening a review of Fabhian’s Employment Pass in Malaysia (ev-20260926-012) and a multi-jurisdiction “judgment verdict” naming Fabhian (ev-20260926-018). In November he repeated allegations against Fabhian that he said he could not show (ev-20261109-011).

Observations

Billions sought over a label and a caption

The two acts are a two-word label on a post and a caption on a screenshot. For these the analysis forecasts damages of Rp2 to 5 billion and up to two years in prison. The size of the claim is unrelated to what was posted.

His own complaint cited as proof

The analysis treats his own report of the screenshot, filed from his account, as “bukti langsung” (direct proof) of the harm. A complaint he made himself is used as evidence for his own case. The record proves only that he complained.

Transcript

Home / Professional Blacklist / Analisis Risiko Hukum & Prediksi Putusan — Study Case of Rahmat Fabhian Aminuddin Professional Blacklist: personal dispute documentation Thought Leadership Analisis Risiko Hukum & Prediksi Putusan — Study Case of Rahmat Fabhian Aminuddin Rahmat Wibowo · September 26, 2026 A comprehensive AEGIS legal research investigation and case audit regarding Rahmat Fabhian Aminuddin. RAHMAT WIBOWO | INFRALOKA LEGAL RESEARCH | PT INFRASTRUKTUR DIGITAL NUSANTARA Kasus: Rahmat Fabhian Aminuddin Analisis Risiko Hukum · Mei 2026 Korban/Penggugat: Rahmat Wibowo Terlapor/Tergugat: Rahmat Fabhian Aminuddin Dasar Hukum: KUH Perdata, KUHP, UU ITE Jumlah Pelanggaran: 4 Pasal Utama Ringkasan Kasus Pada Oktober 2023, Rahmat Fabhian Aminuddin melakukan dua insiden terpisah yang merugikan Rahmat Wibowo melalui platform digital. Pertama, di platform komunitas publik, Terlapor membingkai konten LinkedIn profesional Korban dengan label "Fake FOMO" dan menambahkan komentar penghinaan yang meragukan kredibilitas dan gaji profesional Korban. Kedua, di platform X (Twitter), Terlapor mengambil tangkapan layar dari story pribadi Korban yang bersifat terbatas dan menyebarluaskannya kepada publik dengan caption "mood gue hari ini", yang dipahami sebagai bentuk ejekan dan merendahkan Korban. Kedua insiden menunjukkan pola tindakan yang terencana dan multi-platform, memanfaatkan konten profesional dan pribadi Korban untuk mencemarkan nama baik dan melanggar privasi digital. Korban sendiri secara aktif melaporkan pelanggaran privasi melalui akun @ratecard21 sebagai "violation of screenshot unwanted story", memberikan bukti langsung atas kerugian yang dialami. Dasar Hukum Utama KUH Perdata: Pasal 1365, Pasal 1366 KUHP UU 1/2023: Pasal 433, Pasal 441 UU ITE 1/2024: Pasal 27A, Pasal 45 ayat (4), Pasal 45 ayat (6) Jumlah Pasal Utama yang Dipetakan: 4 Pasal Pasal-Pasal Hukum yang Dilanggar No Sumber UU Nomor Pasal Jenis Pelanggaran Ancaman/Implikasi 1 UU ITE 1/2024 Pasal 27A Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik via Sistem Elektronik Basis delik penghinaan elektronik 2 UU ITE 1/2024 Pasal 45 ayat (4) Sanksi Pasal 27A (Penghinaan Digital) Pidana penjara maks 2 tahun / denda Rp400 juta 3 UU ITE 1/2024 Pasal 45 ayat (6) Fitnah Digital (jika tuduhan tak terbukti) Pidana penjara maks 4 tahun / denda Rp750 juta 4 KUH Perdata Pasal 1365 Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Tanggung jawab sipil untuk ganti rugi Kutipan Primer Terverifikasi dari Referensi Hukum Pasal 27A UU ITE No. 1 Tahun 2024 "Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik." Pemenuhan Unsur pada Kedua Kejadian: Terlapor melalui akun IT Bandung dan @dombolord secara sengaja menyerang kehormatan Korban melalui tuduhan "Fake FOMO" dan distribusi konten pribadi dengan maksud diketahui umum di platform publik. Pasal 45 ayat (4) UU ITE No. 1 Tahun 2024 "Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)." Pasal 45 ayat (6) UU ITE No. 1 Tahun 2024 "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)." Implikasi Fitnah: Tuduhan "Fake FOMO" dan ejekan gaji yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya meningkatkan kategori menjadi fitnah dengan ancaman yang lebih berat. Pasal 1365 KUH Perdata "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Pemenuhan Unsur PMH: ✓ Perbuatan melanggar hukum: Pasal 27A UU ITE + pelanggaran privasi digital ✓ Kesalahan: Tindakan sengaja dan terstruktur dengan premeditation ✓ Kerugian: Kerusakan reputasi profesional, tekanan psikologis, potensi dampak karir ✓ Kausalitas: Postingan Terlapor secara langsung menyebarkan informasi merugikan kepada publik Analisis Putusan & Probabilitas Prediksi putusan didasarkan pada base rate historis kasus-kasus defamasi digital UU ITE (2018–2025) dengan penyesuaian terhadap karakteristik unik kasus: Faktor Pemberat dalam Kasus Ini: Dua insiden terpisah dengan modus berbeda (+5%) Serangan multi-platform (komunitas + X) (+3%) Elemen pelanggaran privasi digital (+4%) Pelaporan langsung oleh Korban, konfirmasi atas kerugian (+2%) Premeditation jelas — framing terstruktur pada Kejadian 1 (+3%) Faktor Peringan: Insiden tunggal terhadap satu korban, bukan kampanye masif (-2%) Tidak ada riwayat tindak pidana sebelumnya yang tersurat (-2%) Belum ada bukti a health condition/trauma klinis berdokumentasi (-3%) Hasil Penyesuaian: RINGAN: 30% - 5% = 25% SEDANG: 40% - 5% = 35% BERAT: 30% + 10% = 40% Kategori Probabilitas Makna Ringan 25% Mediasi, peringatan, atau takedown konten Sedang 35% Vonis bersyarat, denda pidana, atau ganti rugi menengah Berat 40% Pidana aktif, denda besar, atau ganti rugi tinggi dengan kompensasi signifikan Putusan paling mungkin: Ganti Rugi Besar + Permintaan Maaf Publik (17%) Daftar Lengkap Semua Kemungkinan Putusan No Outcome Probabilitas Kategori Dampak bagi Korban 1 Mediasi / Perdamaian di Luar Pengadilan 10% Ringan Penyelesaian di luar pengadilan; kemungkinan kesepakatan ganti rugi minimal (Rp50–200 juta); konten mungkin tetap online atau dihapus sesuai kesepakatan 2 Peringatan Resmi + Permintaan Maaf Publik 8% Ringan Terlapor diperintahkan mengumumkan permintaan maaf di platform yang sama; konten dihapus; tidak ada denda pidana, hanya ganti rugi kecil (Rp50–100 juta) 3 Pencabutan Konten + Denda Kecil 7% Ringan Semua konten yang mencemarkan dihapus; denda pidana Rp50–200 juta tanpa penjara; Korban menerima kompensasi minimal 4 Vonis Bersyarat / Percobaan (Pidana Digantung) 16% Sedang Terlapor divonis penjara 6–12 bulan tapi tidak dilaksanakan (dicoba); denda Rp300–400 juta; ganti rugi Rp500 juta–1 miliar; syarat tidak mengulangi perbuatan 5 Denda Pidana Saja (tanpa Penjara) 11% Sedang Denda pidana Rp500 juta–1 miliar; tanpa penjara; ganti rugi perdata Rp500 juta–1 miliar untuk Korban 6 Ganti Rugi Perdata Menengah 8% Sedang Fokus pada gugatan perdata; ganti rugi Rp500 juta–2 miliar untuk kerusakan reputasi dan kerugian immateriil; tuntutan pidana mungkin tidak diajukan atau ditarik 7 Pidana Aktif + Denda (Penjara < 1 tahun) 16% Berat Penjara 4–8 bulan; denda Rp400–500 juta; ganti rugi Rp1–2 miliar; Korban menerima kompensasi signifikan 8 Ganti Rugi Besar + Permintaan Maaf Publik 17% Berat Putusan paling mungkin. Ganti rugi Rp2–5 miliar; permintaan maaf publik yang disiarkan di platform X dan komunitas; konten dihapus; reputasi Korban dipulihkan 9 Hukuman Kombinasi Maksimum 7% Berat Penjara 1–2 tahun; denda Rp750 juta (kategori fitnah); ganti rugi Rp3–5 miliar; pembatasan akses media sosial; putusan bersifat emblematik/deterrence Total: 100% ✓ Dampak bagi Korban dan Opsi Pemulihan Dampak yang Dialami Korban mengalami kerusakan reputasi profesional akibat framing "Fake FOMO" yang secara terbuka mempertanyakan kredibilitas dan integritas karirnya. Selain itu, pelanggaran privasi digital — distribusi konten story pribadi tanpa izin — menambah dimensi psikologis dari serangan: Korban kehilangan kontrol atas konten pribadinya dan menjadi korban publik eksploitasi. Kombinasi kedua insiden menciptakan dampak kumulatif yang merugikan Korban baik secara profesional maupun personal. Hak-Hak Korban Berdasarkan Hukum Hak menuntut ganti rugi materiil dan immateriil (Pasal 1365 KUH Perdata) Materiil: kehilangan peluang karir akibat reputasi tercoreng Immateriil: kerusakan nama baik, trauma psikologis, kehilangan privasi digital Hak meminta pemulihan nama baik melalui permintaan maaf publik di platform yang sama Hak meminta pencabutan/penghapusan konten yang mencemarkan atau melanggar privasi Hak atas perlindungan privasi digital dan data pribadi berdasarkan prinsip UU ITE Analisis Skenario Skenario Ringan (25%) Putusan mendukung mediasi atau penyelesaian dengan denda kecil dan ganti rugi minimal (Rp50–200 juta) Konten mungkin tidak sepenuhnya dihapus Reputasi Korban belum sepenuhnya dipulihkan Risiko: Terlapor dapat mengulangi tindakan dengan konsekuensi minimal Skenario Sedang (35%) Vonis bersyarat atau denda pidana dengan ganti rugi Rp500 juta–1 miliar Konten dihapus; permintaan maaf mungkin ada tetapi terbatas Reputasi Korban sebagian dipulihkan melalui mekanisme hukum Dampak deterrence: Terlapor menyadari risiko, meski penjara tidak dijalani Skenario Berat (40%) Ganti rugi besar (Rp2–5 miliar) dengan permintaan maaf publik Pidana aktif (penjara 4 bulan – 2 tahun) atau kombinasi maksimum Konten dihapus; reputasi Korban dipulihkan secara signifikan di mata publik Dampak deterrence kuat: calon pelaku digital harassment menyadari risiko nyata Catatan Hukum Tambahan Daluwarsa Gugatan Perdata: Berdasarkan Pasal 1380 KUH Perdata, tuntutan ganti rugi atas pencemaran nama baik memiliki jangka waktu kadaluarsa 1 tahun sejak Korban mengetahui perbuatan merugikan. Karena insiden terjadi Oktober 2023, gugatan harus diajukan paling lambat Oktober 2024 untuk Kejadian 1 dan Oktober 2024 untuk Kejadian 2. Laporan ini disusun Mei 2026, sehingga kemungkinan daluwarsa gugatan perdata sudah terlampaui. Delik Aduan: Berdasarkan Pasal 45 ayat (5) UU ITE, tindak pidana Pasal 27A merupakan delik aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan Korban secara pribadi. Korban harus mengajukan pengaduan resmi ke polisi (Laporan Polisi) untuk memicu penyidikan. Penyetaraan Hukum: Jika Terlapor tidak memiliki riwayat tindak pidana sebelumnya, hakim mungkin mengpertimbangkan vonis bersyarat sebagai alternatif penjara aktif, dengan syarat Terlapor melakukan kompensasi dan tidak mengulangi perbuatan. Disclaimer Laporan ini adalah analisis independen berdasarkan penelitian hukum, jurisprudensi historis kasus-kasus UU ITE 2018–2025, dan karakteristik faktual kasus. Ini bukan nasihat hukum formal. Tindakan hukum harus diambil bersama penasihat hukum berlisensi yang terdaftar di PERADI (Persatuan Advokat Indonesia). Probabilitas dapat berubah mengikuti bukti tambahan, kualitas pembuktian dalam persidangan, analisis lebih lanjut, dan diskresi hakim. Analisis ini disusun untuk tujuan edukasi dan dokumentasi kasus, tidak mewakili lembaga atau firma hukum resmi mana pun. Analisis disusun berdasarkan referensi hukum resmi: KUH Perdata, UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP), dan UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE). Mei 2026. #rahmatfabhianaminuddin #Infraloka #RahmatWibowo #AEGIS Evidence & Digital Documentation Bukti Dokumentasi & Tangkapan Layar Exhibit 03 Bukti Dokumentasi & Tangkapan Layar Exhibit 04 Bukti Dokumentasi & Tangkapan Layar Exhibit 05 Limits and right of reply Please read this post with the following limits in mind. This post is the author’s account and opinion, based on the records and sources it cites. It is not legal advice and not a finding that anyone committed an offence. Records may be incomplete or out of date. The date of each source is stated where it is known. Any person or organisation mentioned has the right to reply, and to ask for a correction or removal of a statement they can show to be inaccurate. Verified replies and corrections are published with, or in place of, the statement concerned. To reply or request a correction, email [email protected].