Rahmat Wibowo claimed up to Rp375 billion from 75 accounts that shared a post about him

He published under "Professional Blacklist" a forecast naming 75 X accounts as "Tersangka/Tergugat" (suspects/defendants) for reposting, quoting or replying to a post about him, putting damages at Rp2–5 billion per account and Rp150–375 billion in total.

Original post ↗

Rahmat Wibowo claimed up to Rp375 billion from 75 accounts that shared a post about him

Commentary

What he posted

He published it on InfraLoka’s blog under “Professional Blacklist”, dated 26 September 2026, titled “Analisis Risiko Hukum & Prediksi Putusan — Study Case of KawalRahmatThread4” and marked “Mei 2026”. It names “75 Akun Twitter” as “Tersangka/Tergugat” for amplifying a post “via repost, quote, dan komentar” within 24 to 48 hours. It gives “Berat (Probabilitas 62%)” (heavy: 62%), with “Kompensasi per akun: Rp2-5 miliar” and “Total untuk 75 akun: Rp150-375 miliar”, and plans police reports “Polda Banten untuk 75 akun”. Its summary says the original post was made by “Pengadu (Rahmat Wibowo)” on the @KawalRahmatwi account.

Context

It is the fourth in a series. The earlier ones claimed a 58% chance of severe verdicts against 37 accounts and threatened them with suits (ev-20260728-052, ev-20260728-038). Under the same date he published the fifth, against 38 more accounts (ev-20260926-039).

Observations

Billions per account for a repost

The page asks Rp2 to 5 billion from each of 75 accounts whose role was sharing, quoting or replying. A repost is priced like a serious civil wrong. The total, up to Rp375 billion, has no relation to any loss he could show.

Ordinary users labelled “Tersangka” without any investigation

It calls the 75 accounts “Tersangka” (suspects), a status only the police can give after an investigation. The page itself only plans to report them to the police. The word presents ordinary users as people already under criminal investigation.

His own analysis credits the post to him

The summary says the post that was amplified was made by “Pengadu (Rahmat Wibowo)” on the @KawalRahmatwi account. That account is the one he accuses of attacking him. A forecast that gets its own starting fact wrong was not checked before being published under people’s names.

Transcript

Home / Professional Blacklist / Analisis Risiko Hukum & Prediksi Putusan — Study Case of Kawalrahmatthread4 Professional Blacklist: personal dispute documentation Thought Leadership Analisis Risiko Hukum & Prediksi Putusan — Study Case of Kawalrahmatthread4 Rahmat Wibowo · September 26, 2026 A comprehensive AEGIS legal research investigation and case audit regarding KawalRahmatThread4. RAHMAT WIBOWO | INFRALOKA LEGAL RESEARCH | PT INFRASTRUKTUR DIGITAL NUSANTARA Kasus: KawalRahmatThread4 (75 Akun Twitter Amplifikasi Cyberbullying) Analisis Risiko Hukum · Mei 2026 Korban/Penggugat: Rahmat Wibowo Tersangka/Tergugat: 75 Akun Twitter (@Tresnadika07, @ensifeys, @bvbvkpixiez, ... @mhaqiw) Dasar Hukum: KUH Perdata (Pasal 1365, 1372), KUHP UU 1/2023 (Pasal 433, 434, 436, 438, 441), UU ITE 1/2024 (Pasal 27A, Pasal 45) Jumlah Pelanggaran: 8 Pasal Utama Ringkasan Kasus Pengadu (Rahmat Wibowo) membuat postingan di akun Twitter @KawalRahmatwi yang mereferensikan perilaku tidak etis yang terjadi 2.5 tahun sebelumnya. Postingan ini dibuat selama pengadu berada dalam periode sulit (periode sulit) dari kondisi kesehatan yang telah terdiagnosa medis. Dalam waktu 24-48 jam, postingan tersebut diamplifikasi oleh 75 akun Twitter melalui repost, quote, dan komentar yang bersifat merendahkan. Amplifikasi masif ini menciptakan efek viral yang merugikan reputasi dan kesehatan mental pengadu secara signifikan. Pengadu mengalami kerugian immateriil signifikan (penderitaan psikologis berkelanjutan, stigmatisasi digital, kehilangan reputasi profesional) dan kerugian materiil (biaya medis, biaya proses hukum). Dasar Hukum Utama KUH Perdata: Pasal 1365 (Perbuatan Melawan Hukum), Pasal 1372 (Ganti Rugi Pencemaran Nama Baik) KUHP UU 1/2023: Pasal 433 (Pencemaran Nama Baik), Pasal 434 (Fitnah), Pasal 436 (Penghinaan Ringan), Pasal 438 (Penghinaan terhadap Pejabat), Pasal 441 (Pemberatan dengan Alat Elektronik) UU ITE 1/2024: Pasal 27A (Penghinaan via Sistem Elektronik), Pasal 45 ayat (4) (Ancaman Pasal 27A), Pasal 45 ayat (6) (Ancaman Pencemaran/Fitnah) Jumlah Pasal Utama yang Dipetakan: 8 Pasal-Pasal Hukum yang Dilanggar No Sumber UU Nomor Pasal Jenis Pelanggaran Ancaman/Implikasi 1 UU ITE 1/2024 Pasal 27A Penghinaan/Pencemaran Nama Baik via Sistem Elektronik Basis delik penghinaan elektronik; amplifikasi konten meningkatkan jangkauan 2 UU ITE 1/2024 Pasal 45 ayat (4) Sanksi Pasal 27A Penjara maks 2 tahun / denda Rp400 juta per akun 3 KUHP 1/2023 Pasal 433 Pencemaran Nama Baik (Penghinaan Lisan/Tertulis) Penjara maks 9 bulan / denda Rp1,3 miliar 4 KUHP 1/2023 Pasal 434 Fitnah (Penyebaran Berita Bohong) Penjara maks 3 tahun / denda Rp3 miliar 5 KUHP 1/2023 Pasal 441 Pemberatan (Penggunaan Alat Elektronik) Tambah 1/3 dari hukuman pokok 6 KUH Perdata Pasal 1365 Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Dasar tuntutan ganti rugi immateriil 7 KUH Perdata Pasal 1372 Ganti Rugi Pencemaran Nama Baik Hak korban menuntut kompensasi 8 UU ITE 1/2024 Pasal 45 ayat (6) Ancaman Pencemaran/Fitnah Penjara maks 4 tahun / denda Rp750 juta Kutipan Primer Terverifikasi Pasal 27A UU ITE 1/2024 (Penghinaan via Sistem Elektronik): "Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik." Ancaman (Pasal 45 ayat 4): "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)." Pasal 1365 KUH Perdata (Perbuatan Melawan Hukum): "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Analisis Kekuatan Bukti Jenis Bukti Status Keterangan Bobot Postingan Original Sangat Kuat Screenshot & PDF Twitter thread asli (@KawalRahmatwi) 95% Daftar 75 Akun Sangat Kuat Account.md dengan 75 akun teridentifikasi dengan username publik 90% Medical Report Sangat Kuat Diagnosa a health condition dari dokter profesional; difficult period terdokumentasi 98% Timestamp & Metadata Kuat Timeline konsisten antara postingan dan amplifikasi 85% Account Verification Cukup Username publik terverifikasi; perlu cross-verification dengan X Corp 70% Evidence of Intent Sedang Amplifikasi oleh 75 akun menunjukkan mob behavior 75% Analisis Pelanggaran Hukum Pidana a) UU ITE 1/2024 - Pasal 27A (Penghinaan via Sistem Elektronik) Elemen Hukum: Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain Dengan cara menuduhkan suatu hal Dengan maksud diketahui umum Dalam bentuk Informasi Elektronik Melalui Sistem Elektronik (platform X/Twitter) Status Terpenuhi: TERPENUHI Postingan yang mereferensikan perilaku 2.5 tahun lalu dapat dianggap menyerang nama baik Amplifikasi masif oleh 75 akun meningkatkan penyebaran dan jangkauan konten Format tweet adalah Informasi Elektronik Twitter adalah Sistem Elektronik Analisis 75 Tersangka: Akun-akun yang hanya repost tanpa edit (~60 akun): Dapat dianggap sebagai "penyertaan" dalam penyebaran konten melanggar (Pasal 56 KUHP) Akun-akun yang membuat quote dengan komentar (~15 akun): Dapat dianggap sebagai "pembuat konten turunan" yang melanggar Pasal 27A secara mandiri Probabilitas Terbukti: 85-90% b) KUHP UU 1/2023 - Pasal 433 (Pencemaran Nama Baik) Elemen Hukum: Perbuatan dengan lisan/tulisan menyerang kehormatan atau nama baik Dengan cara menuduhkan suatu hal Dengan maksud supaya diketahui umum Status Terpenuhi: TERPENUHI Postingan asli pengadu dan amplifikasi masif oleh 75 akun memenuhi semua elemen. Amplifikasi memperkuat elemen "diketahui umum". Probabilitas Terbukti: 88% c) KUHP UU 1/2023 - Pasal 434 (Fitnah) Elemen Hukum: Penyebaran berita bohong Dapat menimbulkan keresahan di masyarakat Dengan sengaja Status Terpenuhi: CONDITIONAL (~75% jika konten dianggap "berita bohong") Postingan mengacu pada kejadian 2.5 tahun lalu, sehingga verifikasi kebenaran lebih sulit Amplifikasi tanpa disclosure konteks manic episode dapat dianggap penyebaran informasi bohong Probabilitas Terbukti: 73% d) KUHP UU 1/2023 - Pasal 441 (Pemberatan dengan Alat Elektronik) Elemen: Penggunaan alat elektronik dalam penghinaan menambah 1/3 dari hukuman pokok. Status Terpenuhi: TERPENUHI Pelanggaran dilakukan via Twitter (medium digital), hukuman ditambah 1/3. Analisis Pelanggaran Hukum Perdata KUH Perdata Pasal 1365 (Perbuatan Melawan Hukum) Elemen-Elemen: Elemen Status Analisis 1. Ada perbuatan ADA Amplifikasi konten di Twitter oleh 75 akun adalah perbuatan nyata 2. Melawan hukum ADA Pelanggaran hak pribadi untuk kehormatan dan nama baik 3. Ada kesalahan ADA Dolus (intent amplifikasi) atau culpa (kelalaian tidak memverifikasi) 4. Hubungan kausal ADA Amplifikasi → penyebaran luas → kerugian 5. Ada kerugian ADA Immateriil (trauma, stigma) + materiil (biaya medis) Kesimpulan: Semua elemen Pasal 1365 terpenuhi dengan bobot bukti 90%+ KUH Perdata Pasal 1372 (Ganti Rugi Pencemaran Nama Baik) Pasal 1372 memberikan hak korban untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan pencemaran nama baik, termasuk: Ganti rugi materiil (biaya medis, proses hukum) Ganti rugi immateriil (penderitaan, kehilangan reputasi, stigmatisasi) Hak untuk meminta pemulihan nama baik (permintaan maaf publik, pencabutan konten) Aplikabilitas: 100% — setiap akun dari 75 tersangka dapat dituntut ganti rugi secara individual atau kolektif. Analisis Putusan & Probabilitas Metodologi: Analisis menggunakan base rate dari jurisprudensi kasus cyberbullying Indonesia (2020-2026), dengan faktor pemberat dan peringan yang disesuaikan dengan karakteristik kasus KawalRahmatThread4 (75 defendant case). Faktor Pemberat: Amplifikasi masif (75 akun dalam 48 jam): +5% → BERAT Platform publik dengan jangkauan unlimited: +5% → BERAT Diagnosa medis terdokumentasi (vulnerable victim): +5% → BERAT Repeated trauma (second incident after 2.5 years): +3% → BERAT Skala terbesar di antara kasus lain (75 defendant): +2% → BERAT Faktor Peringan: Perbuatan asli pengadu dalam manic episode (-3%) → RINGAN Kesulitan verifikasi identitas 100% akun (-2%) → RINGAN Referensi ke kejadian masa lalu (-1%) → RINGAN Kalkulasi Base Rate: Base: RINGAN 30%, SEDANG 40%, BERAT 30% Tambahan pemberat (+20%): RINGAN 10%, SEDANG 35%, BERAT 55% Kurangi peringan (-6%): RINGAN 10%, SEDANG 32%, BERAT 58% Distribusi Final Probabilitas: Kategori Probabilitas Makna RINGAN 8% Mediasi, peringatan, takedown konten SEDANG 30% Vonis bersyarat, denda sedang, ganti rugi menengah BERAT 62% Pidana aktif, denda besar, ganti rugi tinggi Putusan Paling Mungkin: Kombinasi Pidana + Ganti Rugi Besar (25-30%) Daftar Lengkap Semua Kemungkinan Putusan | No | Outcome | Probabilitas | Kategori | Dampak Ringkas | |---|---|---|---:|---|---| | 1 | Mediasi / Perdamaian di Luar Pengadilan | 5% | RINGAN | Kesepakatan damai; tanpa vonis; 75 akun kompensasi penuh | | 2 | Peringatan + Permintaan Maaf Publik | 2% | RINGAN | Vonis ringan; akun-akun disuruh publisir maaf; konten takedown | | 3 | Pencabutan Konten + Denda Kecil | 1% | RINGAN | Denda Rp50-100 juta; konten dihapus; tidak ada penjara | | 4 | Vonis Bersyarat / Percobaan | 12% | SEDANG | Vonis penjara digantung; denda Rp300-500 juta; syarat 1 tahun | | 5 | Denda Pidana Saja | 10% | SEDANG | Tanpa penjara; denda Rp400-750 juta; konten takedown | | 6 | Ganti Rugi Perdata Menengah | 8% | SEDANG | Rp500 juta - 2 miliar per akun; pemulihan nama baik | | 7 | Pidana Aktif + Denda | 22% | BERAT | Penjara <1 tahun + denda Rp500 juta - 1 miliar; takedown konten | | 8 | Ganti Rugi Besar + Permintaan Maaf Publik | 28% | BERAT | Rp2-5 miliar per akun; maaf publik; reputasi recovery | | 9 | Hukuman Kombinasi Maksimum | 12% | BERAT | Penjara 2-4 tahun + denda Rp750 juta + ganti rugi Rp5+ miliar | TOTAL PROBABILITAS: 100% ✓ Dampak bagi Korban dan Opsi Pemulihan Kerugian yang Dialami Pengadu Kerugian Immateriil: Penderitaan psikologis berkelanjutan (trauma komplek dari dua insiden) Gangguan mood yang tidak terkontrol akibat kondisi kesehatan Stigmatisasi digital tersebar di 75 akun (amplifikasi terbesar) Kehilangan reputasi profesional dan kredibilitas Isolasi sosial dan kesulitan membangun hubungan baru Kerugian Materiil: Biaya pengobatan berkelanjutan (perawatan): Rp100-200 juta/tahun Biaya proses hukum (advokat, expert witness): Rp150-400 juta Kehilangan produktivitas kerja: Rp75-150 juta Hak Korban Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1365-1372: Hak menuntut ganti rugi materiil dan immateriil Hak meminta pemulihan nama baik (permintaan maaf publik, media massa) Hak meminta pencabutan/ralat pernyataan yang merugikan Hak untuk private apology (melalui konsiliasi) Hak untuk injunction (larangan lanjutan amplifikasi) Analisis Skenario Kompensasi Skenario Ringan (Probabilitas 8%): Mediasi 70% berhasil → Kompensasi per akun: Rp500 juta - Rp1 miliar Total untuk 75 akun: Rp37.5-75 miliar Waktu: 3-6 bulan Skenario Sedang (Probabilitas 30%): Vonis pengadilan dengan ganti rugi menengah Kompensasi per akun: Rp1-2 miliar Total untuk 75 akun: Rp75-150 miliar Waktu: 12-18 bulan (termasuk appeals) Skenario Berat (Probabilitas 62%): Vonis pidana aktif + ganti rugi besar Kompensasi per akun: Rp2-5 miliar (untuk akun yang membuat komentar merendahkan: +20%) Total untuk 75 akun: Rp150-375 miliar (dengan variation per akun) Waktu: 18-24 bulan (termasuk appeals) Catatan Hukum Tambahan Pasal 1380 KUH Perdata (Daluwarsa Gugatan): Gugatan perdata daluwarsa dalam jangka waktu 1 tahun sejak insiden. Pengadu masih memiliki waktu yang cukup untuk mengajukan gugatan dalam 30-60 hari ke depan. Strategi Rekomendasi Phase 1 - Persiapan (0-2 minggu) Tujuan: Mengamankan bukti digital dan koordinasi dengan ahli Screenshot lengkap 75 akun Twitter dengan timestamp Download/archive dari X Corp (via legal request) Konversi medical report ke format presentasi pengadilan Hubungi X Corp melalui Legal Compliance untuk data administratif akun Konsultasi dengan digital forensics expert Estimasi Biaya: Rp 25-60 juta Phase 2 - Legal Filing (2-8 minggu) Tujuan: Inisiasi proses pidana dan perdata secara paralel Laporan Polisi Polda Banten untuk 75 akun (dapat dikelompokkan) Dasar: Pasal 27A UU ITE + Pasal 433-434 KUHP Request polisi untuk investigasi digital forensik Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Tangerang Tuntutan ganti rugi immateriil: Rp2-5 miliar per akun (~Rp150-375 miliar total) Tuntutan ganti rugi materiil: Rp150-400 juta Tuntutan pemulihan nama baik & permintaan maaf publik Tuntutan takedown konten Estimasi Biaya: Rp 200-350 juta (advokat, legal research, court fees) Phase 3 - Litigasi & Mediasi (2-6 bulan) Tujuan: Penegakan hukum dan negosiasi penyelesaian Mediasi awal di pengadilan (mandatory sebelum persidangan) Target: negosiasi dengan 75 akun atau perwakilan mereka Tujuan: kesepakatan kompensasi + permintaan maaf publik Jika mediasi gagal → persidangan Pembuktian digital evidence dengan expert witness Presentasi medical report oleh dokter Cross-examination terhadap tersangka/kuasa hukum Jika gugatan menang → eksekusi putusan Penetapan besaran denda/ganti rugi Penentuan tata cara pembayaran Pengawasan takedown konten Estimasi Waktu: 12-24 bulan (termasuk appeals) Phase 4 - Post-Trial (ongoing) Tujuan: Penegakan eksekusi dan pemulihan reputasi Monitoring pembayaran ganti rugi dari 75 akun Verifikasi takedown konten di X Corp Publikasi pemulihan nama baik (media massa, LinkedIn, blog) Pendokumentasian untuk jurisprudensi cyberbullying Indonesia Risiko & Pertimbangan Praktis Risiko untuk Pengadu Mitigating Factor pada Diri Pengadu: Postingan asli dibuat selama manic episode Hakim dapat mempertimbangkan kondisi mental sebagai faktor meringan Jika pengadu ditarik sebagai terdakwa, psychiatric condition dapat digunakan sebagai pertahanan Beban Pembuktian: Pengadu harus membuktikan kerugian akibat amplifikasi oleh 75 akun Kesulitan membuktikan that all 75 accounts acted with intent Kompleksitas 75 Tersangka: Masing-masing 75 akun perlu dibuktikan secara terpisah Beberapa akun mungkin hanya repost tanpa edit (pertanggungjawaban lebih ringan) Strategi: Kelompokkan berdasarkan tingkat keterlibatan Risiko Teknis Verifikasi Identitas Akun: Username publik belum identik dengan identitas real person Perlu cross-verification X Corp untuk IP, device, lokasi login X Corp mungkin tidak kooperatif tanpa court order Durasi Tinggi: Litigasi cyberbullying Indonesia rata-rata 18-24 bulan Semakin banyak tersangka, semakin lama proses Solusi: Mediasi atau group settlement negotiations Enforcement Kesulitan: Jika akun adalah proxy, pemilik real mungkin sulit dilacak Jika tersangka non-solvable (tidak memiliki aset), eksekusi sulit Kesimpulan Kasus KawalRahmatThread4 memiliki potensi kemenangan yang tinggi dalam aspek perdata, dengan probabilitas 75-85% untuk mendapatkan ganti rugi kompensasi. Ini adalah case terbesar dengan 75 defendant, memerlukan strategi enforcement yang kompleks. Distribusi Probabilitas Akhir: RINGAN (8%): Mediasi/peringatan ringan SEDANG (30%): Vonis bersyarat + denda + ganti rugi menengah BERAT (62%): Pidana aktif + denda besar + ganti rugi tinggi Strategi Optimal: Prioritas 1: Gugatan perdata untuk hasil cepat dan pasti (12-18 bulan, kompensasi Rp100-375 miliar) Prioritas 2: Laporan polisi paralel untuk keadilan publik dan pencegahan Prioritas 3: Mediasi awal untuk negosiasi penyelesaian di luar pengadilan (potensi kesepakatan 3-6 bulan) Timeline Rekomendasi: Minggu 1-2: Dokumentasi & konsultasi advokat Minggu 3-4: Filing laporan polisi + gugatan perdata Bulan 2: Mediasi awal Bulan 3-18: Litigasi + appeals Disclaimer Laporan ini adalah analisis independen berdasarkan penelitian hukum, jurisprudensi kasus sejenis (2020-2026), dan verifikasi pasal dari referensi legal (KUH Perdata, KUHP UU 1/2023, UU ITE 1/2024). Laporan ini BUKAN merupakan nasihat hukum formal dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat berlisensi (PERADI). Probabilitas dapat berubah mengikuti bukti tambahan, kualitas pembuktian di persidangan, dan interpretasi pasal yang berbeda. Untuk keputusan litigasi yang final, sangat disarankan menempuh konsultasi langsung dengan penasihat hukum profesional. Dibuat oleh: Analisis Hukum Independen Tanggal: 17 Mei 2026 Status: Laporan Analisis Risiko Hukum & Prediksi Putusan Verifikasi Pasal: KUH Perdata, KUHP UU 1/2023, UU ITE 1/2024 #kawalrahmatthread4 #Infraloka #RahmatWibowo #AEGIS List of Target Accounts & Reposters (Daftar Akun Terlibat) Total Identified Accounts: 39 No Display Name / Identifier Username / Handle 1 Target Account @hrdbacot 2 Target Account @DianOnno 3 Target Account @myassirullah 4 Target Account @DesignRant2 5 Target Account @1212MAonTWT 6 Target Account @adith_wp 7 Target Account @tulong8807 8 Target Account @hakaugoreng 9 Target Account @andi_achilles 10 Target Account @kwetiawsapi 11 Target Account @KhinjarHitam 12 Target Account @txtdarimaskael5 13 Target Account @aversanre 14 Target Account @yooncimol 15 Target Account @imutimutmu 16 Target Account @femfitr_ 17 Target Account @mjongjojong 18 Target Account @MyfavMeerkat 19 Target Account @liyaazm 20 Target Account @ArsGnr1886 21 Target Account @arisberikut 22 Target Account @cursor_ai 23 Target Account @MiniMax_AI 24 Target Account @celestialshon 25 Target Account @uwltragirl 26 Target Account @syipoh 27 Target Account @gudluck_win 28 Target Account @shasimi99 29 Target Account @greenteafs 30 Target Account @rekipliks 31 Target Account @deSternwas 32 Target Account @saynotovita2 33 Target Account @yapaham 34 Target Account @kevinabscratch 35 Target Account @ochotootmors 36 Target Account @cygnialbireo_ 37 Target Account @hoshirsn 38 Target Account @kkelilipan 39 Target Account @MonkeyDitha Digital Thread Documentation & Screenshots Tangkapan Layar Dokumentasi Thread Digital Halaman 02 Tangkapan Layar Dokumentasi Thread Digital Halaman 03 Tangkapan Layar Dokumentasi Thread Digital Halaman 04 Limits and right of reply Please read this post with the following limits in mind. This post is the author’s account and opinion, based on the records and sources it cites. It is not legal advice and not a finding that anyone committed an offence. Records may be incomplete or out of date. The date of each source is stated where it is known. Any person or organisation mentioned has the right to reply, and to ask for a correction or removal of a statement they can show to be inaccurate. Verified replies and corrections are published with, or in place of, the statement concerned. To reply or request a correction, email [email protected].