Rahmat Wibowo Infraloka named four SMAN 81 alumni in a Rp4.1–11.5 billion "verdict" forecast

He published under "Professional Blacklist" a forecast naming Aqilah Saffanah and three other alumni of SMAN 81 Jakarta in its title, among eight defendants, with a 55% chance of "Berat" outcomes and losses he put at Rp4.1 to 11.5 billion.

Original post ↗

Rahmat Wibowo Infraloka named four SMAN 81 alumni in a Rp4.1–11.5 billion "verdict" forecast

Commentary

What he posted

He published it on InfraLoka’s blog under “Professional Blacklist”, dated 26 September 2026, titled “Analisis Risiko Hukum & Prediksi Putusan — Study Case of Coordinated SMAN 81 Jakarta’s Alumni: Aqilah Saffanah, Ni Putu Ayu Kartika Diva Putri, Andija Rahman Dzikra, Faiz Rizky Putra” and marked “Mei 2026”. It names eight alumni of SMAN 81 Jakarta, his own high school, as defendants in a “coordinated” campaign from October 2023 to May 2026, with “pola posting menunjukkan shift work” (posting patterns showing shift work). It puts his losses at “Rp 4,1 hingga Rp 11,5 miliar” (Rp4.1 to 11.5 billion) and gives “BERAT 55%” (heavy: 55%), adding a weight for “Hubungan personal: Sesama alumni SMA” (personal relationship: fellow high-school alumni).

Context

He accused Aqilah Saffanah and Petra Novandi Barus of running the anonymous “awas” account (ev-20260613-012), and in November posted a private chat with Aqilah (ev-20261112-003). Under the same date he published a similar forecast against Marcello Faria and 19 ITB alumni (ev-20260926-035).

Observations

Four classmates named in a title

The title puts four full names of former schoolmates next to “Prediksi Putusan” (verdict prediction). Anyone searching for them will find their names tied to a criminal forecast. The page is built to be found under their names.

“Shift work” read into posting times

The forecast claims the posts were coordinated because their timing shows “shift work”. The page offers no record of any plan between the eight. Reading a schedule into when people happened to post turns ordinary reactions into a conspiracy.

Shared school counted against them

Being his fellow alumni is listed as an aggravating factor that raises the chance of a heavy verdict. Knowing someone from school becomes a reason to punish them harder. The calculation adds weight to whatever suits the conclusion.

Transcript

Home / Professional Blacklist / Analisis Risiko Hukum & Prediksi Putusan — Study Case of Coordinated SMAN 81 Jakarta's Alumni: Aqilah Saffanah, Ni Putu Ayu Kartika Diva Putri, Andija Rahman Dzikra, Faiz Rizky Putra Professional Blacklist: personal dispute documentation Thought Leadership Analisis Risiko Hukum & Prediksi Putusan — Study Case of Coordinated SMAN 81 Jakarta's Alumni: Aqilah Saffanah, Ni Putu Ayu Kartika Diva Putri, Andija Rahman Dzikra, Faiz Rizky Putra Rahmat Wibowo · September 26, 2026 A comprehensive AEGIS legal research investigation and case audit regarding Coordinated 81. RAHMAT WIBOWO | INFRALOKA LEGAL RESEARCH | PT INFRASTRUKTUR DIGITAL NUSANTARA Kasus: Coordinated 81 SMA Cyberbullying Terkoordinasi Analisis Risiko Hukum · Mei 2026 Korban/Penggugat: Rahmat Wibowo Terlapor/Tergugat: 8 Terdefendant (Alumni SMA Negeri 81 Jakarta) Dasar Hukum: KUHP, UU ITE 2024, KUH Perdata Jumlah Pelanggaran: 6 Pasal Utama Ringkasan Kasus Pada periode Oktober 2023 hingga Mei 2026 (2 tahun 7 bulan), delapan orang terdefendant — semuanya alumni SMA Negeri 81 Jakarta — melakukan kampanye cyberbullying yang terkoordinasi, sistematis, dan berkelanjutan terhadap Rahmat Wibowo. Kampanye dimulai setelah korban dipecat dari AWS Indonesia dan menjadi viral di Twitter dengan narasi "orang yang membuat almamater jelek". Kedelapan terdefendant secara aktif menyebarkan narasi palsu, melakukan harassment massal, dan menciptakan lingkungan toxic di berbagai platform digital (Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn). Harassment berkelanjutan ini mengakibatkan korban didiagnosis kondisi kesehatan, isolasi diri selama 1,5 tahun, dan kerugian material serta immateriil yang mencapai Rp 4,1 hingga Rp 11,5 miliar. Karakteristik utama kasus ini adalah koordinasi yang terstruktur (pola posting menunjukkan shift work dan amplifikasi berlapis), durasi yang sangat panjang (membuktikan intent berkelanjutan), dan dampak yang terukur secara medis dan sosial. Dasar Hukum Utama KUHP (UU 1/2023): Pasal 433, 434, 436, 441 UU ITE (UU 1/2024): Pasal 27 ayat (3), Pasal 45 KUH Perdata: Pasal 1365, 1372 Jumlah Pasal Utama yang Dipetakan: 6 Pasal + 2 Klausul Pemberatan Pasal-Pasal Hukum yang Dilanggar No Sumber UU Nomor Pasal Jenis Pelanggaran Ancaman/Implikasi 1 KUHP 1/2023 Pasal 433 Pencemaran Nama Baik (Lisan/Tulisan) Penjara maks 9 bulan atau denda kategori II 2 KUHP 1/2023 Pasal 434 Fitnah (Tuduhan Tidak Terbukti) Penjara maks 3 tahun atau denda kategori IV 3 KUHP 1/2023 Pasal 436 Penghinaan Ringan Penjara maks 6 bulan atau denda kategori II 4 KUHP 1/2023 Pasal 441 Pemberatan dengan Teknologi Informasi Pidana pokok ditambah 1/3 5 UU ITE 1/2024 Pasal 27(3) Konten Merendahkan Martabat via Elektronik Basis delik penghinaan elektronik 6 KUH Perdata Pasal 1365 Perbuatan Melawan Hukum Tanggung jawab ganti rugi Kutipan Pasal Terverifikasi Pasal 433 KUHP ayat (1) dan (2): Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan... Pasal 434 KUHP ayat (1): Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Pasal 441 KUHP ayat (1): Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi. Pasal 1365 KUH Perdata: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Analisis Putusan & Probabilitas Proyeksi probabilitas putusan didasarkan pada base rate historis kasus-kasus UU ITE di pengadilan Indonesia (2018–2026), disesuaikan dengan faktor spesifik kasus Coordinated 81: Faktor Pemberat (Menggeser ke Arah BERAT): Durasi kampanye 2 tahun 7 bulan menunjukkan kesengajaan berkelanjutan (+5%) Koordinasi terstruktur 8 orang (shift work, amplifikasi berlapis) (+5%) Bukti medis: Diagnosis a health condition terdiagnosis (+5%) Fitnah terbukti: Narasi palsu tidak dapat diverifikasi (+5%) Hubungan personal: Sesama alumni SMA (aggravating factor) (+5%) Perhitungan: Base: RINGAN 30%, SEDANG 40%, BERAT 30% Setelah penyesuaian: RINGAN 12%, SEDANG 33%, BERAT 55% Kategori Probabilitas Makna Ringan (Low) 12% Mediasi, peringatan, takedown konten Sedang (Moderate) 33% Vonis bersyarat, denda, ganti rugi menengah Berat (High) 55% Pidana aktif, denda besar, ganti rugi tinggi Putusan paling mungkin: Pidana Aktif + Denda + Ganti Rugi Besar (23% + 22% = 45% kombinasi) Daftar Lengkap Semua Kemungkinan Putusan No Outcome Probabilitas Kategori Dampak Ringkas 1 Mediasi / Perdamaian di Luar Pengadilan 5% Ringan Penyelesaian internal, tanpa vonis formal 2 Peringatan + Permintaan Maaf Publik 4% Ringan Tergugat diminta maaf di media yang sama, konten dicabut 3 Pencabutan Konten + Denda Kecil 3% Ringan Denda Rp 50–200 juta + takedown semua konten harassment 4 Vonis Bersyarat / Percobaan 15% Sedang Pidana digantung dengan syarat (tidak boleh repeat), monitoring 1–2 tahun 5 Denda Pidana Saja 11% Sedang Denda Rp 500 juta–1 miliar per tergugat, tanpa penjara 6 Ganti Rugi Perdata Menengah 7% Sedang Kompensasi Rp 500 juta–2 miliar per tergugat 7 Pidana Aktif + Denda 23% Berat Penjara 4–12 bulan + denda Rp 500 juta–2 miliar per tergugat 8 Ganti Rugi Besar + Permintaan Maaf Publik 22% Berat Kompensasi Rp 2–5 miliar per tergugat + maaf publik berkala 9 Hukuman Kombinasi Maksimum 10% Berat Penjara 2–3 tahun + denda Rp 2–4 miliar + ganti rugi Rp 3–10 miliar per tergugat Dampak bagi Korban dan Opsi Pemulihan Putusan pengadilan dalam kasus ini akan memiliki dampak signifikan terhadap pemulihan hak-hak korban, terutama pemulihan nama baik, kompensasi kerugian, dan restorasi kepercayaan sosial. Hak Korban Korban Rahmat Wibowo memiliki hak konstitusional untuk: Menuntut ganti rugi materiil atas kehilangan pekerjaan, biaya medis, dan opportunity cost (kerugian ekonomi estimasi Rp 1,1–1,5 miliar) Menuntut ganti rugi immateriil atas pencemaran nama baik, trauma psikologis, dan isolasi sosial (estimasi Rp 3–10 miliar) Meminta pemulihan nama baik melalui permintaan maaf publik, pencabutan konten, dan klarifikasi di media yang sama Meminta pencabutan/ralat narasi palsu yang tersebar di berbagai platform Mendapatkan perlindungan hukum atas akses ke informasi kesehatan mental dan privasi medis Analisis Skenario Skenario Ringan (12% kemungkinan): Pengadilan menganggap kasus dapat diselesaikan melalui mediasi atau peringatan Tergugat diminta mencabut konten dan mengeluarkan pernyataan maaf terbatas Korban menerima ganti rugi minimal (Rp 200–500 juta total untuk 8 tergugat) Tidak ada pidana penjara, hanya denda administratif Outcome: Pemulihan nama baik tidak sempurna, ancaman repeat offense tinggi Skenario Sedang (33% kemungkinan): Pengadilan menjatuhkan vonis bersyarat atau denda pidana Kompensasi menengah (Rp 2–5 miliar total) untuk kerugian material dan immateriil Tergugat diminta mencabut konten dan memberikan klarifikasi Tidak ada penjara aktif, tapi ada monitoring/syarat-syarat legal Outcome: Pemulihan kepercayaan sosial partial, korban masih harus menjalani recovery berkelanjutan Skenario Berat (55% kemungkinan): Pengadilan menjatuhkan pidana aktif (4–36 bulan) kepada tergugat Kompensasi besar (Rp 5–20 miliar total) untuk kerugian material dan immateriil Tergugat diminta memberikan permintaan maaf publik berkala di media yang sama Seluruh konten harassment dicabut dan sistem pelaporan diperkuat Outcome: Pemulihan nama baik relatif sempurna, precedent hukum yang kuat untuk kasus serupa, efek jera terhadap pelaku lain Catatan Hukum Tambahan Pasal 1380 KUH Perdata - Batas Waktu Gugatan: Gugatan perbuatan melawan hukum (pencemaran nama baik) memiliki batas waktu (daluwarsa) 1 tahun sejak insiden terakhir diketahui. Dalam kasus ini, harassment berkelanjutan hingga Mei 2026, sehingga batas gugatan belum terlampaui. Akan tetapi, setiap insiden baru melanjutkan clock daluwarsa. Pertimbangan Richterliche Discretion (Diskresi Hakim): Hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan: Intensitas dan durasi harassment (2 tahun 7 bulan menunjukkan deliberation tinggi) Jumlah pelaku yang terkoordinasi (8 orang meningkatkan culpability) Riwayat karakter tergugat sebelumnya (apakah ada catatan tindak pidana lain) Permintaan maaf atau penyesalan yang ditunjukkan selama trial Kemampuan finansial tergugat untuk membayar kompensasi Kebutuhan khusus korban untuk pemulihan psikologis berkelanjutan Disclaimer ANALISIS INDEPENDEN — BUKAN NASIHAT HUKUM FORMAL Laporan ini adalah analisis independen berdasarkan penelitian hukum, jurisprudensi sejarah kasus UU ITE 2018–2026, dan karakteristik spesifik kasus Coordinated 81. PERLU DIPERHATIKAN: Probabilitas dapat berubah mengikuti bukti tambahan, kualitas pembuktian di persidangan, dan diskresi hakim Analisis ini tidak menggantikan konsultasi dengan penasihat hukum berlisensi (PERADI) Setiap tindakan hukum formal (gugatan, penuntutan, appeal) harus dilakukan bersama advokat yang berpengalaman dalam hukum pidana dan siber Pengadilan Indonesia dapat menjatuhkan vonis di luar range yang diprediksi berdasarkan bukti baru atau interpretasi hukum yang berbeda Faktor-faktor diluar prediksi (perubahan peraturan, appeal, grasi) dapat mempengaruhi outcome akhir Laporan ini disusun sebagai dokumentasi analisis risiko hukum untuk tujuan perencanaan strategi pemulihan hukum. Setiap langkah selanjutnya harus dikonsultasikan dengan profesional hukum berlisensi. Tanggal: 15 Mei 2026 Analisis oleh: Sistem Konsultan Hukum Infraloka #coordinated81 #Infraloka #RahmatWibowo #AEGIS Evidence & Digital Documentation Limits and right of reply Please read this post with the following limits in mind. This post is the author’s account and opinion, based on the records and sources it cites. It is not legal advice and not a finding that anyone committed an offence. Records may be incomplete or out of date. The date of each source is stated where it is known. Any person or organisation mentioned has the right to reply, and to ask for a correction or removal of a statement they can show to be inaccurate. Verified replies and corrections are published with, or in place of, the statement concerned. To reply or request a correction, email [email protected].